Dasar Hukum Zakat adalah landasan hukum yang mewajibkan umat muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai zakat. Kewajiban ini didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis. Salah satu ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang zakat adalah “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku'” (QS. Al-Baqarah: 43). Contohnya, seorang muslim yang memiliki harta senilai Rp100.000.000 wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, yaitu Rp2.500.000.
Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Selain itu, zakat juga dapat mendatangkan keberkahan dan pahala dari Allah SWT. Bagi masyarakat, zakat dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah zakat adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan kebijakan untuk menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan negara pada masa pemerintahannya.
Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang dasar hukum zakat, hikmah dan manfaatnya, serta cara menghitung dan menyalurkannya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Dasar Hukum Zakat
Dasar hukum zakat memegang peranan penting dalam pemahaman dan pelaksanaan kewajiban zakat bagi umat Islam. Berikut adalah 9 aspek penting terkait dasar hukum zakat:
- Al-Qur’an: Landasan utama kewajiban zakat.
- Hadis: Penjelasan dan rincian tentang zakat.
- Ijma’: Konsensus ulama tentang wajibnya zakat.
- Qiyas: Penalaran analogi untuk menentukan objek zakat.
- Maslahah Mursalah: Menjaga kemaslahatan umum.
- ‘Urf: Kebiasaan masyarakat yang diakui dalam penetapan kadar zakat.
- Siyasah Syar’iyyah: Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan zakat.
- Maqasid Syariah: Tujuan utama penetapan syariat Islam, termasuk zakat.
- Hukum Positif: Undang-undang dan peraturan terkait zakat di suatu negara.
Memahami aspek-aspek dasar hukum zakat secara komprehensif sangat penting. Misalnya, landasan utama kewajiban zakat adalah Al-Qur’an dan Hadis, yang menjelaskan tentang perintah zakat, objek zakat, kadar zakat, dan pihak yang berhak menerima zakat. Selain itu, aspek hukum positif perlu diperhatikan karena mengatur pengelolaan dan penyaluran zakat di suatu negara, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.
Al-Qur’an
Di dalam khazanah dasar hukum zakat, Al-Qur’an menempati posisi sentral sebagai landasan utama yang mewajibkan zakat bagi umat Islam. Berbagai ayat dalam Al-Qur’an secara tegas memerintahkan umat untuk menunaikan zakat, sehingga menjadi landasan fundamental bagi pelaksanaan rukun Islam yang satu ini.
- Perintah yang Jelas: Al-Qur’an berisi perintah yang jelas dan tidak ambigu tentang kewajiban zakat. Salah satu ayat yang terkenal adalah: “Dan dirikanlah shalat serta tunaikanlah zakat” (QS. Al-Baqarah: 43).
- Objek Zakat: Al-Qur’an juga menyebutkan objek-objek harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian, dan lain-lain. Setiap objek zakat memiliki ketentuan nisab dan kadar zakat yang berbeda-beda.
- Penyaluran Zakat: Al-Qur’an mengarahkan agar zakat disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahik), yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnus sabil.
- Hikmah dan Tujuan Zakat: Selain menjelaskan kewajiban dan teknis zakat, Al-Qur’an juga menguraikan hikmah dan tujuan zakat, yaitu untuk membersihkan harta, menolong fuqara dan masakin, serta membangun kesejahteraan sosial.
Dengan demikian, Al-Qur’an sebagai landasan utama kewajiban zakat memberikan panduan yang komprehensif tentang perintah zakat, objek zakat, penyaluran zakat, serta hikmah dan tujuan zakat. Pemahaman yang mendalam tentang aspek ini sangat penting bagi setiap muslim dalam melaksanakan kewajiban zakat secara benar dan sesuai dengan syariat Islam.
Hadis
Hadis memainkan peran penting dalam dasar hukum zakat karena memberikan penjelasan dan rincian lebih lanjut tentang perintah zakat yang terdapat dalam Al-Qur’an. Hadis merupakan kumpulan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur’an. Dalam konteks zakat, hadis menjelaskan secara lebih rinci tentang objek zakat, kadar zakat, waktu pembayaran zakat, dan pihak-pihak yang berhak menerima zakat.
Salah satu contoh penting hadis tentang zakat adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan tentang nisab zakat emas dan perak. Hadis tersebut berbunyi: “Tidak wajib zakat emas kecuali telah mencapai 20 mitsqal, dan tidak wajib zakat perak kecuali telah mencapai 200 dirham“. Hadis ini memberikan kejelasan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati, sehingga umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat dengan benar.
Dengan demikian, hadis menjadi komponen penting dalam dasar hukum zakat karena memberikan penjelasan dan rincian yang lebih komprehensif tentang kewajiban zakat, sehingga umat Islam dapat memahami dan melaksanakannya secara benar sesuai dengan ajaran Islam. Memahami hubungan antara hadis dan dasar hukum zakat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan zakat sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Ijma’
Ijma’, atau konsensus ulama, merupakan salah satu dasar hukum zakat yang sangat penting. Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum atau aturan dalam Islam, termasuk dalam hal zakat. Konsensus ini menjadi dasar hukum yang kuat karena menunjukkan bahwa suatu hukum atau aturan telah disetujui oleh mayoritas ulama dan dianggap sebagai representasi dari ajaran Islam yang benar.
Dalam konteks zakat, ijma’ berperan penting dalam memperkuat kewajiban zakat bagi umat Islam. Konsensus para ulama telah menetapkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Kesepakatan ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur’an dan Hadis yang secara jelas memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat. Dengan adanya ijma’, maka kewajiban zakat menjadi lebih jelas dan tidak dapat dibantah.
Salah satu contoh nyata ijma’ dalam penetapan hukum zakat adalah kesepakatan ulama tentang nisab zakat untuk emas dan perak. Para ulama sepakat bahwa nisab zakat untuk emas adalah 20 mitsqal (sekitar 85 gram) dan untuk perak adalah 200 dirham (sekitar 595 gram). Kesepakatan ini menjadi dasar hukum yang digunakan untuk menentukan batas minimal kepemilikan harta yang wajib dizakati.
Pemahaman tentang hubungan antara ijma’ dan dasar hukum zakat sangat penting bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban zakat dengan benar. Dengan mengetahui bahwa ijma’ merupakan salah satu dasar hukum zakat yang kuat, umat Islam dapat lebih yakin dan termotivasi untuk menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama.
Qiyas
Qiyas merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam Islam yang digunakan untuk menentukan hukum suatu perkara dengan cara mengqiyaskan (menyamakan) perkara tersebut dengan perkara lain yang telah diatur hukumnya dalam Al-Qur’an, Hadis, atau ijma’. Dalam konteks zakat, qiyas berperan penting dalam menentukan objek-objek harta yang wajib dizakati.
Contoh penerapan qiyas dalam dasar hukum zakat adalah penetapan zakat atas uang kertas. Meskipun uang kertas tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an atau Hadis sebagai objek zakat, para ulama menggunakan qiyas untuk mengqiyaskannya dengan emas dan perak. Emas dan perak merupakan objek zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Hadis, dan uang kertas memiliki fungsi dan nilai tukar yang serupa dengan emas dan perak. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa uang kertas juga wajib dizakati.
Memahami hubungan antara qiyas dan dasar hukum zakat sangat penting karena qiyas merupakan metode yang digunakan untuk memperluas dan menyesuaikan hukum zakat pada objek-objek harta baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an atau Hadis. Dengan menggunakan qiyas, umat Islam dapat memastikan bahwa kewajiban zakat dapat diterapkan pada seluruh jenis harta yang dimiliki, sehingga tujuan zakat untuk pemerataan kesejahteraan dan pembersihan harta dapat tercapai secara optimal.
Maslahah Mursalah
Dalam konteks dasar hukum zakat, maslahah mursalah memegang peranan penting sebagai salah satu dasar penetapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, Hadis, atau ijma’, namun secara akal dan logika dipandang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi umat manusia.
-
Menjaga Harmoni Sosial
Zakat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga harmoni sosial dengan mendistribusikan kekayaan dari golongan mampu kepada golongan tidak mampu, sehingga kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera.
-
Mencegah Kemiskinan
Zakat berperan penting dalam mencegah kemiskinan dengan memberikan bantuan finansial kepada fakir dan miskin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup mereka.
-
Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi
Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan dengan mendorong konsumsi dan investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.
-
Membangun Masyarakat yang Adil dan Beradab
Zakat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab dengan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, solidaritas, dan gotong royong di antara anggota masyarakat.
Dengan demikian, maslahah mursalah menjadi dasar hukum zakat yang sangat penting karena memungkinkan penetapan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mencapai kemaslahatan umum dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.
‘Urf
Hubungan antara ‘urf dan dasar hukum zakat sangat erat. ‘Urf, atau kebiasaan masyarakat, menjadi salah satu dasar penetapan kadar zakat dalam Islam. Hal ini disebabkan karena zakat memiliki tujuan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, dan kebiasaan masyarakat dapat menjadi indikator kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
Salah satu contoh nyata penerapan ‘urf dalam penetapan kadar zakat adalah perbedaan kadar zakat untuk hasil pertanian di berbagai daerah. Di daerah yang mayoritas penduduknya bertani padi, kadar zakat yang dikenakan pada padi biasanya lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang mayoritas penduduknya bertani jagung atau kedelai. Hal ini disebabkan karena padi merupakan bahan pokok makanan di daerah tersebut, sehingga kadar zakatnya ditetapkan lebih rendah untuk meringankan beban petani.
Selain itu, ‘urf juga dapat mempengaruhi penetapan kadar zakat untuk jenis harta tertentu. Misalnya, di beberapa daerah, emas dan perak dijadikan sebagai alat investasi dan bukan sebagai alat transaksi sehari-hari. Dalam kasus seperti ini, para ulama menetapkan kadar zakat untuk emas dan perak yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang menggunakan emas dan perak sebagai alat transaksi utama.
Dengan demikian, memahami hubungan antara ‘urf dan dasar hukum zakat sangat penting dalam pengelolaan zakat yang efektif. Dengan mempertimbangkan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat setempat, penetapan kadar zakat dapat disesuaikan sehingga lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Siyasah Syar’iyyah
Siyasah syar’iyyah merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur dan mengelola zakat. Kebijakan ini memiliki kaitan yang erat dengan dasar hukum zakat, karena menjadi salah satu landasan dalam menetapkan tata cara pengelolaan zakat yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
Siyasah syar’iyyah berperan penting dalam menentukan aspek-aspek pengelolaan zakat, seperti tata cara pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dan kebijakan yang mengatur hal-hal tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa zakat dikelola secara optimal dan tepat sasaran.
Contoh nyata penerapan siyasah syar’iyyah dalam pengelolaan zakat adalah adanya lembaga pengelola zakat, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan lembaga-lembaga ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat, sehingga penyalurannya dapat lebih tertib dan akuntabel.
Dengan memahami hubungan antara siyasah syar’iyyah dan dasar hukum zakat, pemerintah dapat menjalankan perannya secara efektif dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. Melalui kebijakan-kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memastikan bahwa zakat dikelola sesuai dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan umat, sehingga tujuan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dapat tercapai.
Maqasid Syariah
Dalam kerangka dasar hukum zakat, Maqasid Syariah memegang peranan penting sebagai landasan utama penetapan hukum zakat. Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam, termasuk dalam hal zakat. Memahami Maqasid Syariah sangat krusial untuk memahami makna dan hikmah di balik kewajiban zakat.
-
Memelihara Agama (Hifzh al-Din)
Zakat bertujuan untuk menjaga dan memelihara agama Islam, baik dari sisi ritual (ibadah) maupun sosial. Zakat membantu menegakkan syariat Islam melalui pembangunan masjid, madrasah, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
-
Menjaga Jiwa (Hifzh al-Nafs)
Zakat berperan dalam melindungi dan menjaga jiwa manusia, khususnya fakir dan miskin. Penyaluran zakat kepada mereka membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
-
Memelihara Akal (Hifzh al-‘Aql)
Zakat turut serta dalam menjaga dan mengembangkan akal manusia. Zakat dapat digunakan untuk mendanai pendidikan dan pelatihan keterampilan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kapasitas intelektual dan taraf hidup mereka.
-
Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nasl)
Zakat berkontribusi dalam memelihara dan menjaga keturunan, khususnya anak-anak yatim dan kaum dhuafa. Penyaluran zakat untuk mereka membantu memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Dengan demikian, Maqasid Syariah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami tujuan dan hikmah di balik kewajiban zakat. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan mulia dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara.
Hukum Positif
Dalam konteks dasar hukum zakat, Hukum Positif memiliki peranan penting sebagai landasan yuridis yang mengatur pengelolaan zakat di suatu negara. Hukum Positif mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan-kebijakan yang mengatur aspek-aspek pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, penyaluran, hingga pendayagunaannya.
-
Landasan Hukum
Hukum Positif menjadi landasan hukum yang sah dan mengikat bagi pengelolaan zakat di suatu negara. Undang-undang dan peraturan terkait zakat memberikan dasar hukum yang jelas bagi lembaga pengelola zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
-
Pengaturan Pengelolaan
Hukum Positif mengatur tata cara pengelolaan zakat, termasuk mekanisme pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dikelola secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
-
Pengawasan dan Pembinaan
Hukum Positif juga mengatur mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan zakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan membina lembaga pengelola zakat agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
-
Sanksi Hukum
Hukum Positif mengatur sanksi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan terkait pengelolaan zakat. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Dengan demikian, Hukum Positif menjadi bagian integral dari dasar hukum zakat, karena memberikan landasan yuridis yang jelas dan komprehensif dalam pengelolaan zakat di suatu negara. Hukum Positif memastikan bahwa zakat dikelola secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tujuan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal.
Pertanyaan Umum tentang Dasar Hukum Zakat
Bagian ini menyajikan beberapa pertanyaan umum dan jawabannya terkait dasar hukum zakat. Pertanyaan-pertanyaan ini mengantisipasi berbagai keraguan atau kesalahpahaman yang mungkin muncul di benak pembaca.
Pertanyaan 1: Apa saja sumber utama dasar hukum zakat?
Dasar hukum zakat bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, Ijma’ (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi).
Pertanyaan 2: Mengapa zakat diwajibkan bagi umat Islam?
Zakat diwajibkan sebagai bentuk ibadah dan memiliki tujuan sosial, yaitu untuk membersihkan harta dan menolong orang-orang yang membutuhkan.
Pertanyaan 3: Siapa saja yang berhak menerima zakat?
Penerima zakat atau yang disebut mustahik terdiri dari delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnus sabil.
Pertanyaan 4: Bagaimana cara menghitung zakat?
Cara menghitung zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, zakat emas dan perak sebesar 2,5%, zakat pertanian sebesar 5-10%, dan zakat hewan ternak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Pertanyaan 5: Bagaimana peran negara dalam pengelolaan zakat?
Negara memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat melalui undang-undang dan kebijakan, serta membentuk lembaga pengelola zakat untuk memastikan penyaluran dan pendayagunaan zakat yang akuntabel dan tepat sasaran.
Pertanyaan 6: Apa hikmah di balik kewajiban zakat?
Hikmah zakat sangat banyak, di antaranya membersihkan harta, menumbuhkan sifat dermawan, mengurangi kesenjangan sosial, dan membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.
Pertanyaan dan jawaban di atas memberikan pemahaman dasar tentang dasar hukum zakat. Untuk pembahasan yang lebih komprehensif, mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya.
Menuju Bagian Selanjutnya: Pengelolaan Zakat di Indonesia
Tips Mengelola Zakat Secara Efektif
Pengelolaan zakat yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa tips yang dapat diterapkan untuk mengelola zakat secara efektif:
Tip 1: Pahami Dasar Hukum Zakat
Mempelajari dasar hukum zakat, seperti Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’, akan memberikan pemahaman yang kuat tentang kewajiban, ketentuan, dan hikmah di balik zakat.
Tip 2: Tentukan Nisab dan Kadar Zakat
Mengetahui nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan kadar zakat untuk setiap jenis harta sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariah.
Tip 3: Pilih Lembaga Penyalur Zakat Terpercaya
Pilih lembaga penyalur zakat yang memiliki reputasi baik, kredibel, dan amanah. Hal ini akan memastikan bahwa zakat yang disalurkan sampai kepada penerima yang berhak.
Tip 4: Dokumentasikan Transaksi Zakat
Menyimpan bukti pembayaran zakat, seperti kuitansi atau laporan dari lembaga penyalur zakat, sangat penting untuk keperluan audit dan sebagai bukti telah menunaikan kewajiban zakat.
Tip 5: Laksanakan Zakat Secara Teratur
Membayar zakat secara teratur, tidak hanya pada saat Ramadan atau menjelang Idul Fitri, akan membantu menjaga kestabilan penerimaan zakat dan memastikan bahwa penerima zakat dapat menerima manfaat secara berkelanjutan.
Dengan mengikuti tips-tips di atas, pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan akuntabel. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.
Menuju Bagian Selanjutnya: Manfaat Zakat bagi Individu dan Masyarakat
Kesimpulan
Pembahasan tentang “dasar hukum zakat” dalam artikel ini telah mengulas berbagai aspek penting yang menjadi landasan kewajiban zakat bagi umat Islam. Memahami dasar hukum zakat sangat krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan zakat sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Beberapa poin utama yang saling terkait meliputi:
- Zakat memiliki dasar hukum yang kuat bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas.
- Dasar hukum tersebut tidak hanya mengatur kewajiban zakat, tetapi juga menjelaskan hikmah, objek, kadar, dan penyaluran zakat.
- Memahami dasar hukum zakat menjadi kunci dalam pengelolaan zakat yang efektif dan akuntabel, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.
Dengan memahami dan mengamalkan dasar hukum zakat, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakat secara benar dan optimal. Zakat tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga bagi pemberi zakat, karena dapat membersihkan harta, menumbuhkan sifat dermawan, dan menjadi investasi akhirat yang berharga.
